Karhutla Makin Meluas, Ketapang Naikkan Status Menjadi Tanggap Darurat

KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul semakin meluasnya kebakaran di berbagai wilayah yang berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat.

Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, karhutla juga mengakibatkan penurunan kualitas udara, peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau berkepanjangan.

Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang yang mengikuti secara daring.

Bupati Alexander Wilyo menegaskan, perubahan status tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat mobilisasi seluruh sumber daya dalam menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan.

“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Selain melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat, bantuan personel juga datang dari luar Kalimantan, termasuk satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat operasi pemadaman.

Namun, tantangan terbesar saat ini terletak pada keterbatasan sarana pendukung, terutama ketersediaan sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Bupati Minta Intensitas Water Bombing Ditingkatkan

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing atau pemadaman dari udara untuk mempercepat pengendalian api, khususnya di wilayah pedalaman dan kawasan lahan mineral yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” tegas Alexander Wilyo.

Bupati menjelaskan, usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura untuk memperkuat operasi pemadaman melalui jalur udara.

Saat ini, dua unit helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit difungsikan untuk operasi water bombing, sedangkan satu unit lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.

Meski demikian, jumlah armada tersebut dinilai masih belum ideal mengingat luasnya wilayah terdampak dan meningkatnya jumlah titik api.

“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ungkapnya.

Selain penambahan armada, ketersediaan bahan bakar avtur juga menjadi perhatian serius. Pasalnya, kelancaran operasi pemadaman dari udara sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan bahan bakar helikopter.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan Pertamina untuk menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.

“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” katanya.

Alexander Wilyo menegaskan, penambahan helikopter tidak akan memberikan hasil maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak terpenuhi.

“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi.”

Ia berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat direalisasikan dengan cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons segera dan terukur.

Di luar upaya pemadaman, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memberikan perhatian serius terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan kabut asap akibat karhutla.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ketapang telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300, yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran.

Data tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Bupati Alexander Wilyo meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan optimal bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah juga mulai mewaspadai potensi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan musim kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare dan gangguan kesehatan lainnya.

Kepada masyarakat, Bupati mengimbau agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah serta mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.

“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” imbaunya.

Bahkan, apabila kondisi semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penutupan sementara akses Jalan Pelang.

“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tegasnya.

Larangan Membakar Diperketat

Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, Bupati Ketapang meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas Alexander Wilyo.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kampanye pencegahan melalui pemasangan baliho, spanduk, serta penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.

“Jaga dan rawat Ketapang,” pesannya.

Peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa menjadi perhatian khusus dalam penanganan karhutla. Bupati meminta para camat menjadi koordinator utama penanganan kebakaran di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, dan seluruh elemen masyarakat.

Alexander Wilyo menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika ada kunjungan pejabat atau pimpinan daerah ke lokasi kejadian. Seluruh unsur pemerintahan harus menunjukkan tanggung jawab dan keaktifan dalam menghadapi situasi darurat.

“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Menurutnya, kecepatan penanganan di tingkat bawah menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Selain menghadapi kebakaran, pemerintah daerah juga harus menangani persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, seluruh pihak diajak memperkuat semangat gotong royong, saling membantu, dan memastikan warga yang mengalami kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan.

Penetapan status tanggap darurat diharapkan mampu mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla beserta dampaknya terhadap masyarakat.

Di tengah tantangan tersebut, Bupati Alexander Wilyo mengingatkan bahwa Ketapang merupakan rumah besar bersama yang harus dijaga. Melindungi hutan, mencegah kebakaran, menggunakan air secara bijak, serta membantu warga terdampak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Karhutla menjadi ujian berat bagi Kabupaten Ketapang. Namun, melalui kepedulian, gotong royong, dan langkah nyata seluruh pihak, upaya penanggulangan diharapkan berjalan lebih efektif demi melindungi keselamatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan Ketapang dapat melewati masa sulit ini.