KETAPANG — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah yang benar-benar memahami, menyerap, serta memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
Menurut Alexander Wilyo, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Namun, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan masih memerlukan perhatian dan penanganan bersama, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya berkaitan dengan pas kapal atau surat kapal, yang kewenangannya berada pada tingkat provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, nelayan juga membutuhkan kepastian ketersediaan es balok untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta kecukupan stok bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Alexander Wilyo menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang siap membangun kolaborasi dengan HNSI serta memfasilitasi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat nelayan.
Untuk persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, Pemkab Ketapang akan membantu membangun komunikasi dan mengawal aspirasi tersebut kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Bupati Ketapang menilai potensi perikanan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi masyarakat Ketapang, khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir.
Alexander Wilyo mengingatkan agar hasil tangkapan nelayan yang melimpah tidak hanya memberikan keuntungan lebih besar kepada pihak dari luar daerah, sementara masyarakat lokal belum memperoleh nilai ekonomi yang optimal.
Karena itu, menurutnya, diperlukan pembangunan ekosistem perikanan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivitas nelayan saat melaut hingga proses hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan.
Ekosistem tersebut mencakup penyelesaian persoalan administrasi dan perizinan kapal, ketersediaan BBM dan SPBN, kebutuhan es balok, fasilitas pendaratan hasil tangkapan, pengolahan produk perikanan, hingga perluasan akses pemasaran.
"Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan. Kita duduk bersama, kita lihat kewenangannya di mana, kemudian kita carikan jalan keluarnya," tegas Alexander Wilyo.
Ia berharap kehadiran HNSI dapat menjadi mitra pemerintah yang aktif, konstruktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Ketapang.
Selain memperjuangkan kepentingan nelayan, HNSI diharapkan dapat memperkuat akses informasi, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pelantikan DPC HNSI Kabupaten Ketapang juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor perikanan.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri.
Alexander Wilyo mengajak seluruh pengurus HNSI dan masyarakat nelayan untuk terus membangun komunikasi serta memperkuat kolaborasi demi kemajuan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari kita bangun komunikasi dan kolaborasi untuk kemajuan masyarakat nelayan dan Kabupaten Ketapang," ujarnya.
Di akhir kegiatan, Bupati Ketapang menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dilantik serta berharap amanah tersebut dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat nelayan.
0 Komentar