KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi bersama Tim Supervisi Mabes TNI yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (27/8/2026).
Rakor dihadiri Wakil Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait, pihak bandara, perwakilan perusahaan, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Dalam arahannya, Alexander Wilyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman kebakaran, terlebih sejumlah titik berada di kawasan gambut dengan kondisi yang relatif sulit ditangani.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Jalan Pelang. Kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, serta akses menuju lokasi kebakaran menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.
“Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat.”
Perusahaan Diminta Optimalkan Sumber Daya
Untuk memperkuat pengendalian Karhutla, Bupati Ketapang meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang turut mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan pemadam, pembangunan sekat api, penyediaan sumur bor hingga dukungan logistik bagi petugas yang bertugas di lapangan.
Menurut Alexander Wilyo, seluruh sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mencegah meluasnya titik api.
Sementara itu, Tim Supervisi Mabes TNI menyampaikan rencana pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selama kurang lebih 30 hari.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak Karhutla. Selain memberikan edukasi, tim juga akan menyerap informasi mengenai kondisi serta kendala yang dihadapi petugas dan masyarakat di lapangan.
Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah pusat.
Perkuat Satgas Darat dan Dukungan Udara
Selain memperkuat Satgas Darat, Pemkab Ketapang juga mendorong peningkatan dukungan melalui jalur udara.
Salah satu langkah yang didorong adalah penambahan armada helikopter untuk membantu proses pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan udara dinilai penting mengingat karakteristik Karhutla di sejumlah wilayah Ketapang membutuhkan respons cepat, terutama ketika titik kebakaran berada di kawasan dengan akses terbatas dan sumber air yang jauh.
Alexander Wilyo kemudian menugaskan jajaran pemerintah daerah untuk mendampingi Tim Supervisi Mabes TNI dalam menentukan desa serta wilayah rawan Karhutla yang akan menjadi sasaran penyuluhan dan edukasi.
“Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan.”
Gotong Royong Menjadi Kunci
Di akhir rapat, Alexander Wilyo mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla di Kabupaten Ketapang.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi harus dibarengi pencegahan serta peningkatan kesadaran masyarakat.
“Kita berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada, sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat dijauhkan dari bencana serta tidak ada lagi korban jiwa akibat Karhutla.”
Wujud Menjaga Rumah Besar Bersama
Penguatan koordinasi antara Pemkab Ketapang dan Tim Supervisi Mabes TNI menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus lingkungan.
Alexander Wilyo memandang penanganan Karhutla sebagai bentuk nyata menjaga Ketapang sebagai rumah besar bersama. Ancaman kebakaran membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, relawan dan masyarakat dalam satu semangat kebersamaan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Misi Keenam Kabupaten Ketapang, yakni pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Melalui penguatan pencegahan, penanganan, edukasi masyarakat serta perlindungan kawasan hutan dan lahan, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Keberhasilan penanganan Karhutla, kata Alexander Wilyo, pada akhirnya bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin dari tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan.
Sebab, menjaga Ketapang bukan hanya tugas pemerintah. Seluruh masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk merawat daerah yang menjadi rumah bersama.
0 Komentar