Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18–20 Januari 2026.
Rakernas XVII Apkasi mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum ini menjadi ajang konsolidasi pemerintah kabupaten se-Indonesia sekaligus wadah penjaringan aspirasi daerah untuk disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kegiatan diawali dengan welcome dinner dan pembukaan Rakernas pada Minggu malam (18/1/2026). Agenda utama Rakernas berlangsung selama tiga hari, Senin hingga Selasa (19–20/1/2026), dengan rangkaian forum dialog, diskusi panel, hingga pleno penyusunan rekomendasi kebijakan.
Sejumlah isu strategis nasional dan daerah dibahas, antara lain penguatan kemandirian pangan, pengembangan infrastruktur dasar kabupaten, dana transfer ke daerah, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, optimalisasi dana perkebunan dan dana desa, manajemen talenta ASN, serta penguatan kewenangan dan hubungan pusat–daerah melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rakernas XVII Apkasi juga menghadirkan dialog langsung dengan para menteri dan pejabat nasional, di antaranya Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara, hingga Ketua Komisi II DPR RI. Kegiatan ini ditutup dengan arahan Menteri Dalam Negeri sekaligus penutupan resmi Rakernas XVII Apkasi.
Selain rangkaian Rakernas, agenda Apkasi Tahun 2026 turut dirangkaikan dengan peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) sebagai upaya memperkuat promosi potensi daerah dan membuka peluang investasi di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia.
Keikutsertaan Bupati Ketapang dalam Rakernas XVII Apkasi ini—selain dalam kapasitas sebagai kepala daerah, juga sebagai Wakil Bendahara Apkasi—menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus mengawal kepentingan daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.
0 Komentar