Ketapang, Kalimantan Barat – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Ketapang dalam rangka menyerap aspirasi daerah dan meninjau langsung kondisi infrastruktur yang menjadi urat nadi pertumbuhan wilayah. Dalam kunjungan yang berlangsung penuh kehangatan ini, berbagai isu krusial dibahas mulai dari kondisi jalan nasional dan provinsi, pengembangan Bandara Rahadi Oesman, hingga sinergi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin langsung oleh sejumlah anggota senior didampingi para pejabat tinggi kementerian teknis seperti Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, serta perwakilan dari Kementerian Desa, Basarnas dan BNPB. Turut hadir Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie bersama anggota Banggar Yuliansyah dan Boyman Harun, yang memperkuat dorongan politis di tingkat pusat untuk pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang.
Setibanya di Ketapang, rombongan disambut dengan prosesi adat dan pertunjukan budaya lokal. Nuansa keakraban langsung terasa sejak awal, memperkuat tekad untuk membangun daerah ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan budaya.
“Kehangatan masyarakat Ketapang ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga menyuntikkan semangat kami untuk bekerja lebih keras memastikan aspirasi daerah mendapat tempat di kebijakan pusat,” ujar salah satu anggota Komisi V kepada wartawan.
Bupati Ketapang juga menyampaikan harapannya agar kunjungan ini menjadi momentum konkret yang mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Dalam pertemuan resmi yang digelar bersama jajaran Pemkab Ketapang, Komisi V secara terbuka menyoroti kerusakan parah di sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi yang melintasi wilayah Ketapang. Keluhan masyarakat tentang sulitnya akses transportasi, terutama di musim penghujan, menjadi perhatian khusus.
“Kami sudah berdiskusi dengan Dirjen Bina Marga dan Bupati. Kebutuhan peningkatan jalan sangat mendesak. Dengan Dirjen berasal dari Kalimantan Selatan, kami harap ada sensitivitas lebih terhadap kondisi geografis di Kalimantan ini,” tegas perwakilan Komisi.
Menurut data yang dihimpun dari Dinas PUPR setempat, beberapa ruas jalan nasional masih belum teraspal secara menyeluruh dan memerlukan intervensi dari pemerintah pusat dalam bentuk anggaran maupun percepatan proyek multiyears.
Bandara Rahadi Oesman juga masuk dalam agenda pembahasan strategis. Kondisinya saat ini dinilai tidak representatif untuk mendukung mobilitas masyarakat dan investasi ke Ketapang. Usulan pengembangan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat dukungan penuh dari Komisi V.
“Bandara adalah wajah daerah. Kalau infrastrukturnya minim, investor enggan datang, turis juga enggan berkunjung. Kami akan kawal agar proses pengembangan berjalan tanpa hambatan,” kata seorang anggota dewan senior dari Komisi V.
Proyek pengembangan ini dirancang untuk memperluas terminal, memperpanjang landasan pacu, dan memperkuat layanan keselamatan penerbangan, dengan tujuan menjadikan bandara ini sebagai simpul konektivitas wilayah selatan Kalimantan Barat.
Tak hanya menyoroti peran pemerintah, Komisi V juga mengingatkan tanggung jawab perusahaan dalam pembangunan infrastruktur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, perusahaan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan bisnis diwajibkan ikut serta dalam pemeliharaan.
“Kami mendukung langkah Bupati yang mengajak seluruh perusahaan di Ketapang untuk ikut bertanggung jawab. Pembangunan tidak bisa ditanggung sendiri oleh APBD. Dunia usaha juga harus hadir,” tegas anggota Komisi V lainnya.
Inisiatif Bupati Ketapang dalam membangun forum bersama perusahaan untuk membahas kontribusi terhadap perbaikan jalan pun menuai apresiasi dari pusat.
Komisi V DPR RI memastikan bahwa seluruh catatan, aspirasi, dan usulan yang diperoleh dalam kunjungan ini akan dibawa ke tingkat pembahasan nasional, termasuk dalam forum penganggaran dan pengawasan proyek strategis.
“Ketapang punya potensi besar, tapi tantangannya juga besar. Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memastikan bahwa daerah ini tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” pungkas seorang anggota Komisi dengan penuh optimisme.
Kunjungan ini diharapkan tak berhenti pada seremoni dan dokumentasi, melainkan menghasilkan langkah konkret dan terukur demi kemajuan Kabupaten Ketapang sebagai bagian penting dari poros pembangunan Kalimantan Barat. Com
0 Komentar