Ketapang, 10 Mei 2025 – Upaya percepatan penanganan infrastruktur jalan kembali digalakkan oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, dengan memimpin langsung rapat musyawarah akselerasi penanganan ruas jalan Pelang–Kepuluk–Batu Tajam yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pertemuan penting yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan sawit dan tambang, pengusaha lokal, Pertamina, Hiswanamigas, Kadin, HIPMI, hingga tokoh masyarakat dan unsur TNI–Polri. Rapat ini menjadi langkah konkret untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) ke dalam pembangunan infrastruktur daerah.
“Kerusakan jalan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak yang menikmati akses dan manfaat dari keberadaan jalan tersebut,” tegas Alexander Wilyo dalam arahannya.
Rapat tersebut membahas secara detail rencana kerja penanganan jalan, mulai dari identifikasi kendala di lapangan, keterbatasan anggaran, hingga perumusan mekanisme pendanaan yang transparan dan gotong royong. Diskusi menghasilkan pembagian peran dan komitmen kontribusi dari masing-masing pihak, baik dalam bentuk material, alat berat, tenaga kerja, hingga pendanaan sebagian pekerjaan.
Ruas jalan Pelang–Kepuluk–Batu Tajam merupakan jalur strategis yang menunjang konektivitas antarwilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi perkebunan, pertambangan, serta sektor usaha lainnya. Kerusakan jalan berdampak besar terhadap ekonomi lokal, keselamatan transportasi, dan efektivitas logistik.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Alexander Wilyo, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jamhuri Amir, S.H., Sekretaris Daerah Repalianto, S.Sos., M.Si, para kepala OPD, unsur Forkopimda, anggota DPRD Ketapang termasuk Wakil Ketua II H. Mathoji, S.E., serta sejumlah perwakilan dari perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Ketapang.
Rapat menghasilkan berita acara kesepakatan gotong royong, yang menjadi dokumen resmi pengikat komitmen antar pihak. Dinas PUPR ditetapkan sebagai koordinator pelaksana teknis. Semua kegiatan penanganan jalan akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang untuk memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk melibatkan TNI dan DPRD Ketapang dalam pelaksanaannya.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pembangunan jembatan timbang oleh Dinas Perhubungan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur jalan. Jembatan timbang akan berfungsi untuk mengontrol beban kendaraan yang melintas, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Kegiatan penanganan jalan ini diharapkan dapat mempercepat aksesibilitas, menekan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi baru di wilayah terdampak. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan sinergi nyata antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan merata di Kabupaten Ketapang.
Alexander Wilyo, Bupati Ketapang, menutup rapat dengan ajakan kuat untuk terus merawat dan membangun Ketapang sebagai rumah bersama.
“Ketapang adalah rumah besar kita. Mari kita bangun dan pelihara bersama, demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat,” ujar Alexander Wilyo.
0 Komentar