 |
| Foto Bersama Peserta Workhop JWKS |
Sabtu, 16 Juli 2022 komunitas Jurnalis Warga
Kayong Solidaritas melaksanakan kegiatan Workshop yang mengusung tema Peran
Kaum Muda, Perempuan dan Masyarakat Adat dalam Mensosialisasikan Pemilu
Serentak 2024. Kegiatan itu sendiri adalah rangkaian dari program JWKS dalam
program RESPECT yang diinisiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Ada tiga narasumber dalam kegiatan yang dikuti oleh 18 peserta ini. Sebagai pembicara pertama mewakili komunitas perempuan adalah Karida salah satu wirausahawati yang bergerak di jasa penjualan tiket. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua yakni Dicky dan Aldi dari perwakilan kaum muda. Serta pembicara di sesi ketiga adalah Petrus Dedek yang mewakili masyarakat adat.
Latar belakang dipilih tema ini sendiri adalah bagaimana komunitas perempuan, kaum muda dan masyarakat adat termasuk dalam kategori komunitas rentan. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa kelompok rentan adalah perempuan, anak, orang dengan Disabilitas, dan masyarakat hukum adat. Komunitas ini sendiri belum maksimal terakomodir kepentingannya bahkan dalam beberapa hal sering terabaikan.
Dengan semangat inklusif inilah JWKS memilih tema yang dikaitkan dengan giat demokrasi lima tahunan yakni Pemilu 2024.
“Keterwakilan perempuan di
legeslatif mesti kita terus dorong dan angkat dalam tema-tema JW sebagai bagian
edukasi untuk masyarakat, 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi”, ujar
Karida salah satu narasumber yang membahas topik perempuan.
Sementara Dicky dari perwakilan
kaum muda mendorong agar kaum muda tak apatis dengan politik dan demokrasi. “Pemilu
2024 nanti banyak kaum muda menjadi pemilih pemula, kita berharap kaum muda tak
acuh, tak apatis, partisipasi suara kita menentukan masa depan negara ini juga”,
ungkap pemuda yang berasal dari Desa Sengkuang Merabung ini.
 |
| Foto : Petrus Dedek salah satu narasumber Workshop |
Petrus Dedek pembicara ketiga menitik-beratkan bahwa aspirasi masyarakat adat harus mendapat tempat dengan kebijakan-kebijakan yang peduli pada komunitas ini. “Masyarakat adat atau indigenous people, harus terakomodir dalam kebijakan-kebijakan politik yang berpihak, misalnya regulasi membuka ladang, penyelesaian tumpeng tindih lahan hingga kelestarian lingkungan, dan itu semua salah satu buah dari hasil Pemilu nanti”, ujarnya.
Kegiatan ini juga menghasilkan kesepakatan bersama untuk terus mengangkat isu-isu yang mendorong partisipasi aktif warga dalam Pemilu 2024 nanti. (Ed-JWKS)
0 Komentar