Maraknya konflik
ulayat atas hutan, tanah, makam leluhur, permasalahan sosial-budaya yang bersinggungan
dengan masyarakat adat, maka dipandang perlu perwakilan masyarakat adat untuk
dapat memperjuangkan lewat jalur politik.
“Kita berharap
ada perwakilan masyarakat adat yang nantinya di legeslatif yang dapat turut
memperjuangkan kebijakan-kebijakan pro masyarakat adat serta mencarikan solusi
atas konflik-konflik yang terjadi di masyarakat adat misalnya dengan korporasi”,
ungkap Dicky salah satu mahasiswa yang berasal dari Sengkuang Merabung.
Sementara itu Theresia
Joice Damayanti dari Perludem juga mengungkapkan hal yang sama bahwa komunitas
masyarakat adat harus berani untuk mengirim wakil-wakil terbaiknya maju di
legeslatif maupun eksekutif.
“Kita
melihat konflik di masyarakat adat yang ada, tidak bisa hanya dilihat sebagai kasus
per kasus saja, tapi bagaimana proses membangun sistem itu sesuatu yang penting
untuk didorong dan diciptakan, dalam hal perspektif masyarakat adat harus
berani mengirim wakil-wakil terbaiknya, bagaimana lewat jalur itu kebijakan pro
masyarakat adat itu dibuat, bagaimana ketika konflik terjadi mereka menjadi
perwakilan aspirasi di jalur politik untuk mencari solusi terbaik bagi
masyarakat adat”, ujar perempuan yang disapa Joice yang juga menjabat sebagai Chief of Party at Perludem-Asia Pacific
Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT).
Salah satu
tokoh muda Desa Jungkal, Tumbang Titi yang saat ini menjadi Kepala Desa Jungkal juga
berharap peran masyarakat adat khususnya lewat lembaga adat di tingkat desa
juga harus dilibatkan atas permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti
maraknya kasus pencurian buah sawit milik perusahaan.
“Saya
berharap lembaga adat juga dilibatkan untuk menangani hal yang marak terjadi
saat ini yakni pencurian buah sawit, bagaimana sosialisasi dijalankan,
penggunaan sangsi teguran, sangsi adat, denda dan lainnya, kalaulah memang
sudah tidak bisa diindahkan barulah diproses hukum, artinya pelibatan ini juga
bagian untuk menjaga stabilitas bersama”, ungkap Sarbito.
Kompleksitas
masyrakat adat dan permasalahannya memang cukup banyak. Tentu harus dibarengi
dengan usaha penyelesaian dari berbagai lini termasuk lewat politik. Dengan
mengirimkan perwakilan dari masyarakat adat tentu sebuah hal yang harus terus
didorong. (Pet-JWKS)
0 Komentar