Search

Webinar Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2020

 

Webinar Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2020

Minggu, 13 Desember 2020 diselenggarakan Webinar dengan tema Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 13:00 hingga 15:00 Wib itu diprakarsai oleh Perludem, Netgrit, Kode Inisiatif, Netfid, Kemitraan dan KISP.

“Pemungutan suara Pilkada serentak 2020 telah usai diselenggarakan. Hal-hal apa saja yang mengemuka dari Pilkada 2020 yang perlu diperhatikan dan menjadi perbaikan kedepan” ujar Heroik Pratama dari Perludem saat membuka diskusi.

Pada diskusi ini disampaikan evaluasi dari hasil survey terhadap beberpa hal seperti berkaitan dengan proses pelaksanaan termasuk pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan serta pemantauan penggunaan SIREKAP.

Ihsan Maulana dari Kode Inisiatif menyampaikan ada 127 responden yang di-survei oleh mereka dari tanggal 9 Desember hingga 12 Desember yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia dengan menjawab beberapa pertanyaan.
 
“Secara umum terkait dengan penerapan protokol kesehatan telah diterapkan dengan baik, namun ada evaluasi yang penting misalnya terkait penyediaan TPS yang dilakukan di tempat terbuka dimana didapat ada 26% yang masih menyedialan TPS di tempat tertutup, nah ini tentu harus dievaluasi mengingat situasi di masa pandemi Covid 19”, ungkapnya.

Pada data yang lain didapat angka yang cukup tinggi untuk kesiapan logistik saat pemungutan suara mulai dilakukan yakni mencapai 99%. Kemudian 94,5% untuk TPS yang memenuhi protokol kesehatan. 96,9% untuk petugas yang melakukan protokol kesehatan saat bertugas.sementara untuk saksi taat protokol kesehatan mencapai 93,7%.

“Kita juga mendapatkan data 93,7% pemilih yang hadir menggunakan masker” ujarnya kembali.
Ia juga menyampaikan saat mereka melakukan Election Visit Program dalam penerapan protokol kesehatan  harapannya penempatan TPS di tempat terbuka bisa diatas 95% karena memang mutlak harus dilaksanakan.

Di data yang lain dari pengamatan mereka, terutama di jeda waktu tunggu pemilih didapat fakta di lapangan pemilih membuka atau menurunkan masker. Kemudian adanya antrian juga mencapai 18,1% masih terjadi kerumunan, ini tentu ke depan harus diperhatikan ke depannya.

Terkait pertanyaan adanya  simbol atau atribut terkait calon atau partai ada data 5,5% masih terlihat. Sementara untuk ajakan memilih paslon tertentu koresponden menyampaikan 95,3% tidak terjadi pengarahan. Terkait dengan pertanyaan apakah ada saksi menyatakan komplain didapat data 88,2% tidak keberatan.

Kemudian dari pertanyaan mengenai apakah penghitungan suara dilakukan terbuka di dapat data 93,7% menyatakan perhitungan di tempat terbuka. “Korelasi dengan TPS yang kurang asessible dibuat di tempat tertutup tentu berimplikasi terhadap kurang partisipatifnya warga saat mengawal perhitungan suara serta pelanggaran protokol kesehatan seperti jaga jarak dan pakai masker saat proses perhitungan suara juga banyak diabaikan”, ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu juga Heroik Pratama dari Perludem menyampaikan hasil survey terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP dalam Pilkada 2020. Adapun koresponden yang dilakukan survey sebanyak 64 orang.

Untuk Pertanyaan apakah KPPS menggunakana SIREKAP didapat data 60,9 % menggunakan dan 30,1% tidak menggunakan. Kemudian apakah terdapat kendala penggunaan SIREKAP 54,7% menyataka ada hambatan.

“Memang dalam pengamatan kami pada tanggal 9 Desember memang ada kendala membuka aplikasi SIREKAP itu”, ujara Oik begitu ia disapa.

Terkait kendala pada SIREKAP yakni kendala tidak bisa terbuka 43,8%, tidak ada kendala sebanyak 29,7%, sisanya tidak ada sinyal, HP yang tidak bisa buka dan tidak tau.

Kemudian terkait apakah ada pengulangan foto CKWK dalam SIREKAP didapat data 56,3% terjadi pengulangan. “Ada instruksi dalam aplikasi SIREKAP yang meminta foto ulang karena kurang jelas dan lain lain”, ungkapnya.

Ada yang menarik pada pertanyaan apakah pemilih mengetahui adanya penggunaan SIREKAP dalam pilkada kali ini dimana terdapat fakta 76% tidak mengetahui. Begitu juga didapat data 56,3% dari saksi paslon yang tidak tau bahwa aplikasi sirekap digunakan.

“Pada akhirnya tehnologi informasi ini penting untuk tata kelola penyelenggaraan pemilu kita, namun terdapat kendala, ke depan perlu persiapan matang dengan waktu yang cukup.
Jangan tehnologi menjadi paradok dalam penyelenggaraan pemilu”, pungkas Heroik kembali.

Sementara itu peneliti Netfid yakni Dahlia Umar mengungkapkan Pemilu ini sangat berbeda dari Pemilu sebelumnya dimana pelaksanaanya  di tengah pandemi. “Ini bisa jadi pemilu kita kali ini Pemilu terbesar di dunia  saat pandemi, kalo di AS lewat pos, kalo di Indonesia mengadakan pemilu langsung, nah evaluasi ini perlu dilakukan untuk memantau pelaksaanaan pilkada”

Terkait SIREKAP ia mengungkapkan merupakan tata cara digital pertama dalam pelaksanaan pemilu. “Beda ya SITUNG dulu menjadi sarana publikasi.sementara SIREKAP menjadi tool untuk yang harus dilewati dimana PPK harus melewati SIREKAP ketika meng-input hasil pemungutan”, tegasnya.

Narasumber yang lain yakni Mohammad Edwar Pahlevi dari KISP yang melakukan survey di DI. Yogyakarta meliputi dua Kabupaten yakni Sleman dan Bantul dimana mereka dibantu  32 relawan mengungkapkan 80% TPS dibuat di tempat tertutup. Ia pun menggarisbawahi pada acceptbilitas TPS oleh pemilih.

“Ada 10% TPS yang kurang dapat diakses oleh pemilih disabilitas, misalnya adanya tangga berundak, ini mesti menjadi perhatian kedepannya”, ungkapnya kembali.

Wahidah Suaib narasumber lain dari Kemitraan yang melakukan survey di Depok dan Tanggerang Selatan mengungkapkan bahwa penerapan protokol kesehatan secara umum sudah baik, tapi didapati juga beberapa hal yang dilanggar.

“Masih terdapat di TPS dimana jarak kursi duduk tidak sosial distancing, masker buka lepas ini mungkin terkait juga cuaca panas ya saat pemilihan jadi agak gerah mungkin”, ungkapnya.

Ia juga menyoroti partisipasi pemilih. “Di TANGSEL dari 10 TPS yang saya pantau ada fakta angka partisipasi pemilih berkisar 41%-50%,  ini mungkin terkait pandemi namun  ada juga  kritik dari masyarakat terkait inkonsistensi saat berhadapan dengan pandemi dimana sekolah diliburkan namun pilkada jalan terus”, ungkapnya kembali.

Pada bagian akhir ia juga menegaskan pelaksanaan pilkada relatif lancar namum didapat fakta adanya korban jiwa juga. “Ada paslon yang pasangannya meninggal, bahkan ketua KPU TANGSEL juga meninggal, ada 800 petugas KPPS di Jawa Tengah yang terinfesi Covid 19, demokrasi juga harus memperhatikan hak sehat dari warga, ini mesti menjadi catatan serius”, pungkasnya.

Beberapa evaluasi tersebut tentu mesti menjadi rekomendasi dan perhatian bagi pemerintah dan kita semua khususnya dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada di masa mendatang. 

(JWKS-disarikan dari Webinar yang diikuti)



0 Komentar