 |
| Foto : Suasana Pasar Bujang H. Hamdi |
Pedagang Pasar Bujang H. Hamdi Harapkan Pemerintah tidak main gusur saja namun juga memperhatikan kepentingan para pedagang. Menanggapi wacana Relokasi tersebut, Ketua Persatuan Pedagang Pasar H Bujang Hamdi, Adam meminta agar Pemda Ketapang tidak tebang pilih jika ingin melakukan penertiban terhadap bangunan yang berstatus Ilegal di wilayah Kabupaten Ketapang
"Kita minta Pemda jangan pilih-pilih-lah dalam melakukan penertiban, banyak juga bangunan illegal lainnya kaya kafe-kefe juga di pasar Sentap misalnya," katanya saat diwawancarai, Rabu (24/07/2019).
Ia menyebutkan banyak bangunan illegal yang membawa dampak buruk bagi warga dibanding dengan pasar yang akan ditertibkan yang merupakan tempat para pedagang mencari nafkah.
Beberapa pedagang lainnya yang JWKS temui mengungkapkan kepasrahannya atas rencana relokasi tersebut. Mereka pun berharap ada kebijaksanaan dari pemda dalam merelokasi para pedagang ke tempat dimana mereka dapat berjualan dan pastinya pembelinya juga mesti ada.
“Pasrahlah tapi kan harus ada kebijakan pemerintah dalam memindahkan kami, dan tempat dimana kami pindah pembelinya juga harus ada jangan jak sepi, gimana kami mau bayar ke peraih, bisa-bisa kami bangkrut”, ungkap salah satu ibu penjual ikan yang namanya tak mau disebutkan.
Pemerintah memang dihadapkan pada sebuah dilema ketika berhadapan dengan penertiban pasar. Pada tahun 2017 silam pernah juga dilakukan penertiban dan pembongkaran yang berujung pada bentrok antara petugas dan pedagang. Di satu sisi pula keberadaan pasar tersebut illegal dan telah menjadi keluhan bagi pedagang di pasar Rangga Sentap yang dibangun oleh pemerintah.
Tentu menyelesaikan hal ini bukanlah perkara yang mudah. Pemerintah diharapkan menemukan formulasi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kita berharap yang terbaiklah, ada win-win solusi bagi semua termasuk mereka pedagang di pasar Bujang Haji Hamdi, jangan ada bentrok lagi”, harap Hendra salah satu warga Ketapang.
Semoga ke depan ada solusi terbaik untuk menuntaskan permasalahan ini. (JWKS)
"Kita minta Pemda jangan pilih-pilih-lah dalam melakukan penertiban, banyak juga bangunan illegal lainnya kaya kafe-kefe juga di pasar Sentap misalnya," katanya saat diwawancarai, Rabu (24/07/2019).
Ia menyebutkan banyak bangunan illegal yang membawa dampak buruk bagi warga dibanding dengan pasar yang akan ditertibkan yang merupakan tempat para pedagang mencari nafkah.
Beberapa pedagang lainnya yang JWKS temui mengungkapkan kepasrahannya atas rencana relokasi tersebut. Mereka pun berharap ada kebijaksanaan dari pemda dalam merelokasi para pedagang ke tempat dimana mereka dapat berjualan dan pastinya pembelinya juga mesti ada.
“Pasrahlah tapi kan harus ada kebijakan pemerintah dalam memindahkan kami, dan tempat dimana kami pindah pembelinya juga harus ada jangan jak sepi, gimana kami mau bayar ke peraih, bisa-bisa kami bangkrut”, ungkap salah satu ibu penjual ikan yang namanya tak mau disebutkan.
Pemerintah memang dihadapkan pada sebuah dilema ketika berhadapan dengan penertiban pasar. Pada tahun 2017 silam pernah juga dilakukan penertiban dan pembongkaran yang berujung pada bentrok antara petugas dan pedagang. Di satu sisi pula keberadaan pasar tersebut illegal dan telah menjadi keluhan bagi pedagang di pasar Rangga Sentap yang dibangun oleh pemerintah.
Tentu menyelesaikan hal ini bukanlah perkara yang mudah. Pemerintah diharapkan menemukan formulasi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kita berharap yang terbaiklah, ada win-win solusi bagi semua termasuk mereka pedagang di pasar Bujang Haji Hamdi, jangan ada bentrok lagi”, harap Hendra salah satu warga Ketapang.
Semoga ke depan ada solusi terbaik untuk menuntaskan permasalahan ini. (JWKS)
